“PNBP merupakan sumber pendanaan selain pajak yang penting bagi pemerintah. Pahami pengertian, manfaat, jenis, dan cara pembayarannya berikut ini agar Anda dapat memahaminya dengan lebih baik.”
PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting di Indonesia. Melalui PNBP, pemerintah memiliki sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pajak dan PNBP merupakan dua sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan hasil penerimaannya akan digunakan untuk berbagai program dan proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Pembayaran PNBP dan pajak merupakan kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apalagi kemajuan teknologi membuat pembayaran PNBP dan pajak lebih mudah dan cepat, sehingga Anda dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.
Jika Anda merupakan nasabah CIMB Niaga, pembayaran pajak kini bisa dilakukan secara online dari mana saja dan kapan saja melalui aplikasi OCTO Mobile. Dengan OCTO Mobile, Anda dapat membayar pajak lebih mudah, cepat, dan aman. Lantas, bagaimana dengan pembayaran PNBP? Mari simak pembahasan berikut ini.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah segala penerimaan yang diterima oleh negara yang bukan berasal dari pajak. Artinya, PNBP merupakan dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber selain dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara.
PNBP dikelola dengan ketat oleh pemerintah dengan berdasarkan berbagai aturan dan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018.
PNBP memiliki berbagai manfaat bagi negara, baik secara finansial maupun non-finansial. Berikut ini beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh negara:
PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pembangunan nasional. Pada tahun 2023, Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp 605,9 triliun atau 137,3% dari APBN 2023.
PNBP dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan begitu, penerimaan ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketahanan fiskal merupakan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban fiskal jangka pendek dan jangka panjang. Penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak dapat memperkuat ketahanan fiskal dengan menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan nasional.
Di samping untuk kepentingan negara, PNBP dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Dapat disimpulkan bahwa PNBP bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara saja, melainkan juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung program-program pembangunan yang menguntungkan masyarakat.
Baca juga: Kenali Manfaat Pajak Bagi Masyarakat dan Negara
Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari berbagai sumber, seperti jasa pelayanan umum, kekayaan alam dan sumber daya lainnya. Jenis penerimaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang tersebut mengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi enam jenis. Berikut jenis-jenis PNBP yang berlaku:
Jenis PNBP ini meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, baik yang berasal dari sektor migas maupun non-migas.
Contoh PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam adalah penerimaan dari pengelolaan hutan, penerimaan dari pengelolaan perikanan, serta penerimaan dari penjualan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.
PNBP jenis pelayanan diperoleh dari penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan publik dan pelayanan non publik.
Pemerintah mengenakan biaya untuk berbagai layanan publik seperti pelayanan perizinan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya meliputi biaya perpanjang SIM, biaya pembuatan paspor, dan biaya pendidikan di sekolah negeri.
Sesuai namanya, PNBP ini berasal dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kekayaan negara dipisahkan adalah kekayaan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Contoh pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti dividen, royalti, pendapatan dari penyertaan modal negara, dan pendapatan dari penjualan hasil produksi BUMN dan BUMD.
Jenis PNBP ini diperoleh dari pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, barang milik negara ini dipisahkan dari kekayaan negara.
Contoh PNBP jenis pengelolaan barang milik negara berasal dari penyewaan barang milik negara penjualan barang milik negara, dan jasa pemanfaatan barang milik negara.
Pemerintah juga memperoleh PNBP dari pengelolaan dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana yang dikelola oleh pemerintah dapat berupa dana yang berasal dari penerimaan pajak, PNBP, dana pinjaman, dan sumber dana lainnya.
Beberapa contoh penerimaan negara yang diperoleh dari pengelolaan dana meliputi penerimaan dari bunga deposito, penerimaan dari hasil investasi pemerintah, penerimaan dari bunga atas penyertaan modal negara, dan penerimaan lainnya.
Terdapat berbagai sumber PNBP lainnya yang tidak termasuk dalam lima kategori sebelumnya. PNBP ini diperoleh dari hak negara atas kekayaan intelektual, kekayaan negara lainnya, dan hak negara lainnya.
Contoh PNBP jenis hak negara lainnya, yaitu kekayaan yang dirampas untuk negara, penerimaan dari penjualan aset yang disita, denda administrasi, denda keterlambatan pembayaran pajak, dan sanksi administrasi.
Dengan mengetahui jenis-jenis PNBP di atas, Anda bisa lebih memahami darimana sumber penerimaan negara ini berasal.
Baca juga: Berikut Informasi Lengkap Cara Bayar Pajak Online yang Praktis
Pembayaran PNBP merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menggunakan layanan atau memanfaatkan sumber daya dan kekayaan negara. Tarif PNBP dapat berupa persentase, satuan, atau gabungan dari keduanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan jenisnya.
Pembayaran PNBP dilakukan oleh wajib bayar kepada kas negara atau kas daerah. Wajib bayar adalah orang atau badan yang bertanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran PNBP bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik secara tunai maupun non-tunai. Secara tunai, pembayarannya bisa Anda lakukan melalui kas negara, bank persepsi, atau pos persepsi.
Untuk pembayaran non-tunai, Anda bisa melakukannya melalui transfer antar bank, kartu kredit, atau e-money dengan menggunakan kode billing. Dengan membayar PNBP, Anda turut berkontribusi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pembayaran PNBP merupakan kewajiban bagi setiap wajib bayar. Misalnya, untuk membayar biaya pembuatan paspor yang kini semakin praktis dengan adanya layanan digital banking.
CIMB Niaga melalui aplikasi OCTO Mobile memudahkan Anda dalam pembayaran pembuatan paspor. Berikut ini langkah-langkah pembayarannya:
Jadi, tunggu apalagi? Segera install aplikasi OCTO Mobile di smartphone Anda dan nikmati kemudahan transaksi keuangan lainnya. Temukan informasi lengkapnya di sini.